UNES Journal of Swara Justisia
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[PENERAPAN PERMENKUMHAM NOMOR 24 TAHUN 2021 BAGI WARGA BINAAN DALAM PROGRAM ASIMILASI RUMAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang) ]]>
<![CDATA[Lily Agustini]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.262
<![CDATA[Pada awal tahun 2020, wabah Covid-19 melanda dunia. Indonesia menjadi salah satu negara positif Covid-19. Dalam keadaan demikian pemerintah telah mengambil kebijakan-kebijakan untuk menyelamat warganya. Salah satunya adalah menyelamatkan warga binaan pemasyarakatan, dengan melakukan Program Asimilasi Rumah selama masa Covid-19 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021. Penerapan Peraturan Menteri ini salah satunya dilaksanakan di Lembaga Pemsyarakatan Kelas III Alahan Panjang.]]>
<![CDATA[PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA KEPALA DESA YANG MENGUNTUNGKAN SALAH SATU PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 (Studi Pada Satreskrim Polres Sawahlunto) ]]>
<![CDATA[Susi Delmiati]]>;
<![CDATA[Roy Suganda Putra Sinurat]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.267
<![CDATA[Penerapan Unsur Tindak Pidana Kepala Desa Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto adalah pertama, Subjek/Pelaku dimana subyeknya hanya orang- orang tertentu. Unsur Kesengajaan pelaku dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau kerugian bagi pasangan calon peserta pemilihan baik berupa Tindakan aktif atau pasif. Unsur Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan terpenuhi karena selaku Kepala Desa Sikalang membuat tindakan berupa ikut dalam kampanye antara lain menyambut kedatangan Paslon, Memberikan kata Sambutan dan sebagai moderator di sesi tanya jawab dan menutup acara tersebut. Hambatan Dan Upaya Mengatasinya Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Kepala Desa Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Kurangnya sosialisasi mengenai alat bukti, Terbatasnya waktu penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah menjadi hambatan dalam penyidikan. Tersangka berbelit-belit memberikan keterangan sehingga penyidik kesulitan mengungkap perkara dan menemukan bukti permulaan yang cukup. Subyek penggeledahan menghalang-halangi penggeledahan. Penangkapan yaitu obyek penangkapan melarikan diri, berada di luar kota, sehingga memakan waktu.]]>
<![CDATA[PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG ]]>
<![CDATA[Muhammad Daniel Arifin]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.263
<![CDATA[Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Faktor penyebab dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kota Padang adalah terjadinya pelanggaran administrasi. Bentuk pelanggaran administrasi yang dilakukan adalah diperbolehkannya pemilih yang memiliki KTP elektronik untuk menggunakan hak pilih di TPS lain diluar domisili sesuai KTP elektronik tanpa mengurus pindah memilih sebelumnya. Pelanggaran ini memenuhi kriteria dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sesuai pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni terdapat pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilih pada proses pemungutan suara. Hal ini juga berarti telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS karena memberi kesempatan kepada pemilih ber KTP elektronik untuk menggunakan hak pilih tidak di lokasi TPS sesuai alamat yang tercantum pada KTP elektronik. Kedua, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dilakukan terhadap 46 TPS pada 27 April 2019 dengan Keputusan KPU Kota Padang setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelanggaran pemilu yang berimplikasi Pemungutan Suara Ulang. Pelaksanaan pemungutan suara ulang hanya dilakukan terhadap surat suara yang bermasalah saja dengan mengundang kembali pemilih yang terdaftar di DPT dan DPTb, saksi dan Pengawas Pemilu.]]>
<![CDATA[PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERBUATAN MEMILIKI MENGUASAI MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MENYIMPAN SENJATA API TANPA IZIN ]]>
<![CDATA[Weli Wahyudi]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.269
<![CDATA[Penyidik di Satreskrim Dharmasraya menemui beberapa kesulitan dalam penerapan unsur pidana pada kasus Peredaran senjata api secara illegal yang terjadi di wilayah hukum Polres Dharmasraya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan Unsur Tindak Pidana Pada Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin Oleh Satreskrim Polres Dharmasraya adalah menerapkan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dimana unsur yang diterapkan adalah Unsur Barang Siapa dimana dalam hal ini dapat orang perseorang dan koorporasi. Unsur Yang Tanpa Hak maksudnya. Unsur mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya. Hal ini terbukti ketika dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna Loreng dengan magezen terpasang yang berisikan 1 (satu) butir amunisi didalam kamar dan 5 (lima) butir didalam magazen dan bagian senjata seperti gagang, laras grendel yang siap dirakit serta perlengkapan lainnya yang digunakan oleh pelaku untuk membuat senjata api rakitan. Hambatan Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pada Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin Oleh Satreskrim Polres Dharmasraya yaitu sulitnya diketahui adanya perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah. Kurangnya anggota Satreskrim dengan keahlian khusus mendeteksi senjata api. Kendala lainnya adalah Kurang aktifnya masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya sehingga mereka enggan untuk menjadi saksi dan kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH AKIBAT KELALAIAN BENDAHARA ]]>
<![CDATA[Neni Vesna Madjid]]>;
<![CDATA[Mulyadi Mulyadi]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.264
<![CDATA[Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Bendahara memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai pemegang kas dan juru bayar. Fungsi bendahara yang bersinggungan langsung dengan kas berpotensi terjadinya kesalahan atau kelalaian jika bendahara tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan benar. Kesalahan dan kelalaian bendahara ini menyebabkan kerugian daerah. Prosedur penyelesaian kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh bendahara diatur lebih lanjut melalui Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. Dalam peraturan tersebut diatur pemulihan keuangan negara/daerah melalui dua cara yaitu melalui mekanisme SKTJM dan Surat Keputusan Pembebanan. Kedua, Bendahara sebagai pelaku/penanggungjawab dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam 2 bentuk yaitu pertanggungjawaban secara administrasi negara dan pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 2004.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN ETIKA PROFESIONAL SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAKAN PIDANA ANGGOTA POLRI ]]>
<![CDATA[William Mahad Iskander]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.274
<![CDATA[Pengembangan Etika Profesi ini tertuang dalam Peraturan Kepala Bagian Profesi dan Pengamanan Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rehabilitasi Personil Polri. Namun, masih banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri. Seperti kasus penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perzinahan, pencabulan, penipuan, perjudian, ancaman, pencurian, pembunuhan, penggelapan, kecabulan, suap dan pemaknaan ilegal yang dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri dalam kurun waktu 2019 hingga 2021. kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana.]]>
<![CDATA[UPAYA NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PEMANFAATAN MEDIA SIBER ]]>
<![CDATA[Novermal Novermal]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.265
<![CDATA[Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemanfaatan Media Siber Pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat adalah dengan adanya kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan media siber dalam pemberitaan kegiatan yang ada di lingkungan kantor Gubernur. Media siber yang jadi mitra adalah, minangsatu.com, semangatnews.com, pilarbangsanews.com, bentengsumbar.com, liputankini.com dengan jangkauan liputannya masih bersifat lokal Sumatera Barat. Dengan membaca berita dugaan tindak pidana korupsi dan ancaman hukum yang ditimpakan kepada pelakunya, Pegawai Kantor Gubernur Sumbar takut untuk melakukan tindak pidana korupsi, namun sebagian besar dari mereka tetap harus melakukan tindak pidana korupsi untuk membiayai kegiatan yang tidak ada anggarannya, seperti untuk kado pesta perkawinan anak atasan, melayani tamu dari oknum wartawan dan LSM, berpartisipasi pada kegiatan hari ulang tahun lembaga penegak hukum, dan kegiatan sosial lainnya. Caranya dengan mengumpulkan uang komisi dari rekanan yang mengerjakan kegiatan di tempat mereka bekerja, membuat SPPD fiktif, mark-up harga dan atau mengurangi volume pengadaan barang dan jasa. Mereka sadar bahwa hal tersebut dilarang, tapi tetap harus dilakukan untuk membiayai kegiatan yang tidak ada anggarannya tersebut. Kendala Dalam Upaya Non Penal Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemanfaatan Media Siber Pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat diantaranya adalah belum mempunyai program kerja sama yang khusus untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan pemberitaan media siber, namun hanya sebatas kerja sama pemberitaan tentang kegiatan pemerintahan saja.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Yosi Lara Jenita]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.268
<![CDATA[Kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan yang terselubung dan makin luas jangkauannya, tidak saja melibatkan masyarakat umum, tetapi juga melibatkan anggota Polri yang merupakan aparat penegak hukum yang menjadi ujung tombak dalam pemberantasa narkotika. Untuk menjawab permasalahan ini dilakukan penelitian dengan spesifikasi Deskriptif Analitis dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, dengan data sekunder dan data penunjang yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara kemudian dianalisis secara kuantitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil Pertama pada perkara No.414/Pid.B/2011/PN.PDG berupa pertanggungjawaban secara pidana, melalui persidangan di Pengadilan dan dijatuhi hukuman oleh hakim sesuai dengan ketentuan berlaku dengan pidana hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara. Sedangkan pertanggungjawaban secara administrasi terdakwa dengan perkara No.414/Pid.B/2011/PN.PDG dihukum dengan Penundaan UKP 1 (satu) periode (1-1-2012 s/d 1-7-2012) dan penempatan pada tempat khusus selama 21 hari diluar wilayah hukum Polresta Padang dilingkungan Polda Sumbar serta Mutasi bersifat demosi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Kedua pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan secara yuridis yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan bukti yang digelar dipersidangan kemudian terhadap terdakwa telah dilakukan tes pengujian laboratorium terhadap urinenya.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA PENYEBAB KEBAKARAN HUTAN SERTA LAHAN DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI SUAKA MARGASATWA BARISAN (Laporan Polisi Nomor: LP/246/B/IX/2019/Polres Solok Kota) ]]>
<![CDATA[Ronald Hidayat]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.266
<![CDATA[Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melarang setiap orang melakukan perubahan pada keutuhan Kawasan Suaka Alam. Pelanggaran terhadap pasal tersebut di wilayah hukum Polres Solok Kota terjadi di Jorong Balai Batingkah Nagari Saniang Bakar Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok dimana pelaku melakukan pembakaran hutan di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Barisan yang bertujuan untuk membuka lahan perkebunan. Tindak pidana tersebut telah diproses oleh Satreskrim Polres Solok Kota berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/246/B/IX/2019/Polres Solok Kota, dan terhadap pelaku tindak pidana telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3171/Pid.Sus-LH/2020 dan Nomor 3174/Pid.Sus-LH/2020. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pertama, penegakan hukum oleh Satreskrim Polres Solok Kota terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-sama penyebab kebakaran hutan dan lahan di kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barisan dilakukan berdasarkan SOP penyidikan dan menerapkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Juncto Pasal 55 KUHP. Kedua, kendala-kendala yang dihadapi penyidik Satreskrim Polres Solok Kota dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-sama penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barisan mencakup kendala internal yaitu: 1) kualitas SDM penyidik yang harus ditingkatkan, 2) belum adanya anggaran khusus untuk penyidikan tindak pidana pembakaran hutan; 3) belum lengkapnya sarana dan prasarana yang mendukung penyidikan tindak pidana pembakaran hutan. Kendala eksternal yaitu: 1) Ketidaktahuan masyarakat tentang batas hutan ulayat dengan Kawasan Suaka Margasatwa Barisan; 2) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari pembakaran hutan dan pentingnya hutan; 3) Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang luas dan sulit dijangkau; 4) Terbatasnya ahli kehutanan di tingkat daerah; 5) Sedikitnya orang yang mau menjadi saksi dalam proses penyidikan tindak pidana kebakaran hutan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PNS DAN PENSIUNAN PNS DALAM PENERAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEGIATAN PELAYANAN PERTANAHAN ]]>
<![CDATA[Idrison Idrison]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.284
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum PNS dan pensiunan dalam pengenaan tarif penerimaan negara bukan pajak di Kantor Pertanahan Kota Padang. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa pihak tertentu (pensiunan PNS) dapat dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 24 ayat (1) menyebutkan pihak tertentu (PNS) dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak-pajak Penerimaan Negara. Faktanya, implementasinya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.]]>
